Jelang Berakhirnya Embargo Senjata Iran, Moskow Siap Lanjutkan Kerja Sama Militer dengan Teheran
POROS PERLAWANAN – Jubir Kemenlu Rusia, Maria Zakharova mengumumkan kesiapan Moskow untuk melanjutkan kerja sama militer dengan Teheran, menyusul berakhirnya embargo senjata Iran dalam beberapa hari ke depan.
Dalam jumpa pers hariannya, Zakharova menandaskan bahwa pembatasan senjata Iran tak ada kaitannya dengan penyelesaian masalah soal program nuklir Iran.
“Seperti yang kalian tahu, Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015 tidak menyusun larangan persenjataan atas Iran,” kata Zakharova.
“Teheran secara sukarela menerima sejumlah pembatasan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses dialog terkait JCPOA untuk kompromi soal program nuklir Iran.”
“Sejak awal, semua pihak tahu bahwa pembatasan-pembatasan ini tidak berhubungan dengan program nuklir Iran,” lanjutnya.
Zakharova menegaskan, Iran adalah salah satu partner terpercaya Rusia dalam berbagai bidang kerja sama. Dia menyinggung dukungan Menlu Rusia, Sergey Lavrov terhadap dicabutnya pembatasan persenjataan Iran.
Beberapa saat sebelumnya, Wakil Rusia di Badan-badan Internasional, Mikhail Ulyanov menyatakan, semua upaya AS untuk memperpanjang embargo persenjataan Iran sudah gagal dan tak akan membuahkan hasil di masa depan.
Saat ditanya apakah AS mampu menghalangi berakhirnya embargo persenjataan Iran, Ulyanov menjawab bahwa kegagalan terbaru AS di Dewan Keamanan adalah bukti lemahnya negara tersebut.
Ia menegaskan, mayoritas anggota Dewan Keamanan menentang usaha AS untuk memperpanjang embargo Iran. Menurut Ulyanov, kepemimpinan sementara Rusia di Dewan Keamanan tidak terlalu penting. Namun jika diperlukan, Moskow siap menghadang upaya-upaya Washington.
Pasca kekalahan memalukan AS di Dewan Keamanan dalam memperpanjang embargo persenjataan Iran, Pompeo pada 20 Agustus lalu mengirim surat ke Dewan Keamanan. Dalam suratnya, Pompeo meminta pengaktifan klausul Snap Back untuk mengembalikan semua sanksi PBB atas Iran.
Mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman menentang permintaan ini. Alasannya, Washington telah keluar secara sepihak dari JCPOA pada tahun 2018, sehingga tak berhak lagi mengaktifkan Snap Back.
