Kejaksaan Jerman Tolak Selidiki Kanselir Pro Israel Angela Merkel atas Tuduhan Terlibat Persekongkolan AS dalam Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani

POROS PERLAWANAN – Sebuah pengaduan pidana yang diajukan oleh partai Kiri Jerman terhadap Kanselir Angela Merkel karena membantu AS membunuh Komandan Anti-teror Iran, Jenderal Qassem Soleimani, telah dihentikan oleh Kantor Kejaksaan Federal Jerman, Press TV melaporkan.

Februari lalu, delapan anggota parlemen dari Partai Kiri Jerman mengajukan tuntutan pidana terhadap Merkel. Tuntutan tersebut mengatakan bahwa pangkalan Angkatan Udara AS di Ramstein Jerman, yang diyakini digunakan untuk mengendalikan pesawat tak berawak di Afrika dan Timur Tengah, adalah bagian dari operasi yang mengantarkan pada pembunuhan Jenderal Soleimani.

Mereka menuduh pemerintahan Merkel “bersekongkol” dengan operasi AS dan gagal mengambil tindakan untuk menghentikan serangan pesawat tak berawak AS yang membunuh Komandan Garda Revolusi Iran tersebut.

Surat kabar Jerman Die Welt melaporkan bahwa kantor Kejaksaan telah menolak pengaduan, dengan mengatakan bahwa tidak ada poin indikasi untuk memulai penyelidikan terhadap Merkel.

Pada 3 Januari, AS membunuh Jenderal Soleimani, Komandan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Abu Mahdi al-Muhandis, Komandan kedua Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok rekan mereka di Baghdad. Operasi itu dilakukan atas perintah Presiden AS, Donald Trump.

Selain karena indikasi keterlibatan dalam pembunuhan Jenderal Soleimani, Merkel juga banyak dikritik karena kebijakannya yang pro Israel.

Tahun lalu, Jerman mengeluarkan undang-undang yang menyalahkan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), sebuah gerakan boikot yang pro Palestina. Merkel mencap gerakan tersebut sebagai upaya permusuhan terhadap kaum Yahudi.

Bereaksi atas pengesahan undang-undang tersebut, gerakan BDS -yang didirikan pada 2005 oleh para aktivis Palestina- menuduh Berlin “terlibat dalam kejahatan pendudukan militer Israel, genosida, pengepungan dan apartheid.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga bereaksi terkait hal ini dengan meminta Jerman mematuhi hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak untuk berkumpul secara damai, yang dilanggar akibat penerbitan undang-undang anti BDS tersebut.