Korbankan Palestina, Kesepakatan Terbodoh Bin Salman untuk Naik Takhta

POROS PERLAWANAN – Menlu Saudi, Faisal bin Farhan baru-baru ini menyatakan, normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis akan mendatangkan manfaat ekonomi, sosial, dan keamanan besar bagi Kawasan.

Dilansir al-Alam, pernyataan Bin Farhan ini menunjukkan upaya Riyadh untuk mendeklarasikan normalisasi ini, yang sebenarnya sudah dimulai sejak lama secara diam-diam.

Para petinggi Dinasti Saud mengklaim, syarat mereka untuk melakukan normalisasi adalah jika Tel Aviv menyepakati perdamaian dengan Palestina. Namun syarat ini bukan karena Saudi meyakini norma Palestina, tapi karena alasan-alasan lain.

Pertanyaan yang muncul di sini adalah: kenapa Saudi masih menunda-nunda deklarasi resmi normalisasi dengan Israel, sementara Riyadh sendiri mendukung ditekennya kesepakatan normalisasi oleh Maroko, UEA, dan Bahrain?

Penyebab pertama penundaan ini adalah kekhawatiran Dinasti Saud akan kemarahan rakyat Saudi terhadap normalisasi, yang berpotensi memicu penggulingan Rezim Monarki di negara tersebut.

Penyebab kedua adalah kecemasan Saudi terhadap reaksi negara-negara Islam. Apalagi Raja Salman menyebut dirinya sebagai “Pelayan Haramain”. Di sisi lain, Saudi sudah sejak lama menggulirkan opsi pembentukan Dua Negara untuk mengatasi konflik Palestina-Israel. Sebab itu, deklarasi normalisasi sama saja dengan pengakuan akan gagalnya opsi yang diajukan Riyadh.

Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman tidak mendeklarasikan normalisasi di masa Pemerintahan Donald Trump. Tujuannya adalah menggunakan normalisasi sebagai kartu truf di hadapan Joe Biden, agar Presiden baru AS itu mengabaikan keterlibatan Bin Salman dalam kasus-kasus seperti teror Jamal Khashoggi, pembantaian rakyat Yaman, dan korupsi.

Para pakar meyakini, normalisasi hubungan Saudi dengan Rezim Zionis pasti akan terwujud. Masalahnya hanya soal waktu dan terwujudnya kepentingan kedua belah pihak. Apalagi Bin Salman juga ingin menjadikan norma Palestina sebagai alat bayar untuk naik takhta di Saudi.