Kuba Samakan Sanksi Ekonomi-Keuangan AS di Tengah Pandemi Corona Ibarat Genosida bagi Warga Negaranya
POROS PERLAWANAN – Pejabat kesehatan Kuba menyatakan bahwa sanksi mencekik yang dijatuhkan oleh AS selama enam dekade terakhir membuat sangat sulit bagi negara Amerika Latin tersebut untuk mengimpor pasokan penting yang diperlukan untuk memerangi pandemi virus Corona.
“Blokade ekonomi-keuangan Amerika Serikat adalah sistem sanksi yang yang paling tidak adil, kejam, dan berkepanjangan sepanjang sejarah,” kata Direktur Hubungan Internasional Kementerian Kesehatan Kuba, Nestor Marimon, seperti dilansir RT.
Dijatuhkan sejak puncak perang dingin, blokade AS telah menjadi “lebih kejam dan genosidal daripada biasanya ketika kita tidak sedang melawan pandemi,” tambah Marimon.
Berbicara kepada AFP, Marimon juga menyampaikan bahwa sanksi tersebut telah sangat menghambat pengadaan keperluan medis Kuba dari luar negeri.
“Sangat sulit untuk membeli peralatan, persediaan, dan obat-obatan. Kami terpaksa membelinya dari pasar jauh yang berlipat bahkan tiga kali lipat dalam hal biaya, dan dalam banyak kesempatan mereka datang terlambat,” jelas Marimon.
Menurut Marimon, Departemen Kesehatan Kuba telah merugi hingga $ 160 juta antara April 2019 hingga Maret 2020 karena sanksi, $ 60 juta lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Sanksi AS telah memakan korban pada transaksi penting terkait dengan perang melawan virus Corona oleh Kuba. Baru minggu lalu, pengiriman test kit dan ventilator yang disumbangkan oleh konglomerat asal China, Jack Ma, dihentikan karena Alibaba takut melanggar embargo.
Para pejabat tinggi PBB telah mengeluarkan seruan agar sanksi terhadap Kuba dan negara-negara lain dicabut, termasuk Iran dan Venezuela, sehingga mereka dapat memperoleh peralatan medis dan pasokan lainnya.
“Masyarakat yang hidup di negara-negara ini (yang dikenai sanksi) sama sekali tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang menjadi target sanksi, dan pada tingkat yang berbeda, (mereka) telah hidup dalam situasi genting untuk periode yang lama,” kata Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
