Legislator Irlandia Kecam ‘Sikap Bungkam dan Tak Peduli’ Uni Eropa terhadap Pembantaian di Palestina dan Genosida di Yaman
POROS PERLAWANAN – Anggota Parlemen Eropa, Mick Wallace, dalam cuitannya mengkritik dualisme Uni Eropa dan ketidakpeduliannya terhadap dibunuhnya warga Palestina oleh Rezim Zionis.
“Bagaimana bisa Uni Eropa menyusun laporan HAM dan demokrasi di dunia tahun 2022 tanpa menyinggung persekusi dan pembantaian tiap hari yang dilakukan Rezim apartheid Israel terhadap orang-orang Palestina? Juga tidak mengungkit sedikit pun genosida yang didukung Barat di Yaman? Kenapa kita begitu selektif semacam ini untuk mengkritisi diri sendiri?”cuit Wallace, diberitakan Fars.
Beberapa waktu lalu, legislator asal Irlandia ini dalam cuitannya juga mengecam sanksi-sanksi Barat atas Suriah. “Sanksi-sanksi telah membunuh anak-anak di Suriah. Kenapa Uni Eropa mengikuti perintah imperialisme AS seperti seorang budak, hingga sangat merugikan HAM rakyat Suriah?” cuitnya.
“Ada 90 persen rakyat Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar anak-anak Suriah hanya makan satu kali (dalam sehari). Kehangatan menjadi barang mewah di Suriah. Anak-anak meregang nyawa lantaran hawa dingin, kelangkaan obat, dan kelaparan. Berapakah anak-anak Suriah yang harus mati sampai kita menghentikan kebijakan tiran ini?” tandas Wallace.
Pada Kamis lalu, Tentara Israel menyerbu kamp pengungsi Jenin dan menewaskan 11 warga Palestina serta melukai sedikitnya 20 orang lainnya.
Pada Jumat malam berikutnya, seorang warga Palestina bernama Khayri Alqam menyerang orang-orang Zionis di perkampungan Neve Yaakov di utara Quds. Sedikitnya 7 orang Zionis tewas ditembak, sementara 10 orang mengalami luka dan sebagian dari mereka dikabarkan dalam kondisi kritis.
Jubir Hamas, Hazim Qasim dalam statemennya mengapresiasi operasi berani syahid di Quds. Ia menegaskan bahwa operasi heroik ini dilakukan untuk membalas dendam syuhada Jenin.
Otoritas Nasional Palestina (PNA) menanggapi agresi ke Jenin dengan menyatakan bahwa pihaknya telah membatalkan segala bentuk kesepakatan dengan Rezim Zionis.
Jubir PNA, Nabil Abu Rudeineh menyatakan bahwa pembatalan kesepakatan ini mencakup koordinasi keamanan “yang mulai saat ini, tidak akan ada lagi. Ini adalah bentuk respons terhadap kejahatan Israel di kota dan kamp pengungsi Jenin”.
Hal ini diutarakan Abu Rudeineh dalam sebuah konferensi pers di Ramallah usai rapat luar biasa para petinggi PNA.
Ia menambahkan bahwa PNA berencana untuk menambahkan kejahatan terbaru Israel di Jenin dalam berkas yang akan diajukan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.
