Maladewa Larang Turis Israel Masuk ke Wilayahnya
POROS PERLAWANAN– Dikutip Mehr dari kantor berita RIA Novosti, Pemerintah Maladewa akan melarang para turis Israel mengunjungi negara kepulauan di Samudera Hindia itu.
Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya amarah publik Maladewa, yang mayoritasnya adalah Muslim, terhadap berlanjutnya kejahatan Rezim Zionis atas bangsa Palestina.
Kantor Kepresidenan Maladewa pada hari Minggu 2 Juni dalam statemennya menyatakan, Kabinet negara tersebut memutuskan untuk mengubah UU demi melarang kedatangan turis Israel. Maladewa juga akan membentuk sebuah Komite untuk mengawasi jalannya aturan baru ini.
Dalam statemen itu disebutkan, Presiden Mohamed Muizu akan mengangkat Utusan Khusus untuk mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan rakyat Palestina, juga membuat sebuah kampanye pengumpulan bantuan dana untuk Palestina.
Pada tahun lalu, sebanyak 11 ribu turis Israel berkunjung ke negara yang dikenal dengan pantai-pantai indahnya tersebut.
Sebelum ini, Chili dikabarkan akan bergabung dengan Afsel untuk menggugat Rezim Zionis di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Menurut laporan Quds Press pada Sabtu malam lalu, Presiden baru Chili Gabriel Boric mengungkit kejahatan Israel di Gaza dalam pidato kepresidenannya di Parlemen.
Ia menyinggung kinerja dirinya sebelum ini dalam mendukung kesepakatan PBB untuk mencegah pembunuhan massal. “Saya tahu harus mengambil sikap di hadapan kondisi sulit yang dialami warga sipil di Gaza,” kata Boric.
“Masyarakat dunia harus menanggapi tegas kejahatan yang terjadi di Gaza. Sehubungan dengan ini, Chili akan menjadi salah satu penggugat dalam kasus ini. Chili mendukung gugatan Afsel terhadap Israel di ICC dalam koridor kesepakatan internasional pelarangan pembunuhan massal,” kata Boric.
“Saya telah menginstruksikan tim-tim di Kemenlu untunk menyiapkan dokumen berisi gugatan kita,” imbuhnya di tengah applaus para legislator Chili.
“Chili selalu mengutuk kekerasan brutal, terorisme, genosida, dan agresi di seluruh dunia, sebab perlawanan terhadap kejahatan dan pembelaan HAM tidak mengenal warna kulit atau kebangsaan.”
