Mantan PM Irak: Saudi Ingin Atur Negara-negara Arab tapi Tak Punya Kapasitas dan Kelayakan untuk itu
POROS PERLAWANAN – Mantan PM Irak, Nouri al-Maliki, dalam sebuah wawancara berbicara tentang pentingnya Baghdad menjalin hubungan dengan semua negara di dunia, minus Israel, berdasarkan kepentingan nasional. Ia juga bicara soal sikap Saudi terhadap Irak, rencana pemecah-belahan wilayah oleh Joe Biden, dan al-Hashd al-Shaabi.
“Saat saya menerima jabatan Perdana Menteri, Saudi adalah negara yang pertama kali saya kunjungi. Saya berharap bisa menghentikan perseteruan mazhab dan politik, namun saya gagal. Orang-orang Saudi bermasalah dengan mazhab kita. Mereka berpendapat, Baghdad adalah Ibu Kota Kekhalifahan Abbasiah, dan Syiah tidak bisa berkuasa di sana,” tandas al-Maliki, seperti dilansir Fars.
“Problem dengan Saudi adalah, Riyadh ingin meniru Gamal Abdel Naser yang mengambil keputusan bagi Arab secara ekslusif. Masalahnya, Saudi tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan. Inilah yang memicu perselisihan Saudi dengan Irak, Qatar, Turki, dan negara-negara lain.”
“Saudi masih saja mencampuri urusan-urusan di Kawasan, seperti yang kita lihat Yaman, Suriah, Lebanon, dan negara-negara Kawasan lain. Saat ini, pengambilan keputusan tentang Arab terlalu tinggi untuk bisa dipegang Saudi sendirian. Negara-negara Arab lainnya memiliki kedaulatan dan tekad, serta bisa menentukan keputusan sendiri,” lanjut al-Maliki.
Dia berharap, Pemerintah Irak saat ini bisa mendinginkan hubungan Baghdad dan Riyadh. Meski demikian, al-Maliki meragukan hal tersebut, sebab ia menilai tuntutan Riyadh dari Baghdad berlawanan dengan kepentingan Irak.
Terkait pembatalan lawatan Mustafa al-Kadhimi ke Saudi, al-Maliki mengaku dirinya tidak bisa menilai apakah pembatalan itu disebabkan sakitnya Raja Salman atau didasari sebuah sikap tertentu.
Permintaan Maaf Joe Biden kepada al-Maliki
“Biden pernah mengirim surat permohonan maaf kepada saya, karena idenya untuk membagi-bagi Irak. Semua kelompok politik di Irak bertanggung jawab untuk mempertahankan Irak sebagai sebuah negara yang utuh,” kata al-Maliki.
Biden merupakan Wapres AS di masa Barack Obama. Pada tahun 2007 lalu, Biden merancang gagasan untuk memecah-belah Irak menjadi beberapa wilayah, yang disetujui oleh Kongres AS. Proyek ini kembali dibahas di AS secara serius pada tahun 2016.
Berdasarkan proyek Biden yang telah diupdate, Irak akan dibagi menjadi tiga kawasan atau pemerintahan mini. Pertama adalah kawasan Kurdi di utara Irak, kedua kawasan Sunni di tengah Irak, dan kawasan Syiah di bagian selatan.
Terkait al-Hashd al-Shaabi, mantan PM Irak memperingatkan agar organisasi ini jangan sampai dibubarkan atau dilemahkan.
“Al-Hashd al-Shaabi adalah kekuatan yang kita andalkan untuk menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak bisa bersikap lunak terhadap pihak-pihak yang ingin membubarkan dan menggulingkan al-Hashd al-Shaabi,” tandasnya.
