Marak Tuntutan Pengunduran Diri Pemerintah Pasca Ledakan Beirut, Rawan Muluskan Intervensi Asing Atas Lebanon
POROS PERLAWANAN – Menteri Industri Lebanon, Imad Hubbullah menilai, pengunduran diri dari Kabinet negara ini adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab, serta bagian dari konspirasi untuk melibatkan pihak-pihak asing.
“Ada banyak orang yang menuntut pengunduran diri Pemerintah atau para menterinya, tidak memahami tanggung jawab ini. Mereka berniat menyeret Lebanon ke situasi tak menentu, agar mereka bisa menarik intervensi pihak-pihak asing,” cuit Hubbullah lewat akun Twitter-nya.
“Sebagian orang berusaha menghalang-halangi jalannya penyelidikan hukum (terkait ledakan Beirut). Kami tidak akan mengundurkan diri. Kami tetap mengemban tanggung jawab dan tidak akan menyerah di hadapan intimidasi atau bujuk rayu,” tambahnya.
Ia menegaskan, ”Tanggung jawab kami adalah memerangi korupsi dari dalam, melakukan perbaikan, bekerja secara transparan, dan menyingkap segala tirai. Kami bertanggung jawab untuk menemukan para dalang di balik tragedi massal yang menumpahkan banyak darah ini.”
“Tugas kami adalah menjadi corong untuk suara rakyat yang berada di jalanan, rumah, atau di luar negeri. Kami tidak akan lari dari tanggung jawab.”
Media-media Lebanon mengabarkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Informasi telah menyatakan mundur dari jabatan mereka pada Minggu kemarin.
Di lain pihak, seorang anggota Parlemen, Nimah Afram, juga mengundurkan diri. Dengan demikian, sudah ada 6 anggota Parlemen Lebanon yang mundur pasca terjadinya ledakan di pelabuhan Beirut, Selasa pekan lalu.
Dua Menteri Lebanon ini mundur di saat negara tersebut tengah menghadapi krisis politik dan ekonomi baru, menyusul ledakan dahsyat Beirut. Hingga kini, ledakan itu telah menelan 158 korban jiwa dan melukai 6000 orang.
Menteri Keuangan Lebanon, Ghazi Wazni pada hari Sabtu 8 Agustus menyatakan, negaranya tengah menghadapi “sebuah bencana kemanusiaan, sosial, dan ekonomi.” Ia menegaskan, kebutuhan terpenting Lebanon saat ini adalah obat-obatan, makanan, dan bahan bangunan.
PM Lebanon, Hassan Diab juga mengatakan, krisis saat ini tidak bisa diatasi tanpa dilangsungkannya Pemilu Legislatif dini. Dia menghendaki agar Pemilu ini diselenggarakan dalam dua bulan mendatang.
