Loading

Ketik untuk mencari

Iran

Menlu Iran Desak PBB Tindak Tegas AS yang Gemar Ingkari Kesepakatan dan Seenaknya Langgar Hukum Internasional

5d32a580d437501f5e8b4596.jpg

POROS PERLAWANAN – Menteri Luar Negeri Iran, Mohamad Javad Zarif telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Gueterres, memberitahukan kepadanya tentang pelanggaran AS terhadap hukum internasional, berkaitan dengan keluarnya rezim Paman Sam itu dari Perjanjian Nuklir, juga pengenaan embargo unilateral terhadap rakyat Iran.

Zarif menyerukan kepada organisasi internasional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga “status” lembaga internasional ini.

Dalam pesannya kepada Guterres pada hari Jumat, Zarif membahas penarikan diri AS dari Perjanjian Nuklir secara sepihak sebagai langkah yang bertentangan dengan hukum internasional.

Zarif menganggap, bahwa pelanggaran ini memotong jalan menuju solusi damai atas perselisihan, mengancam multi-polaritas dan lembaga internasional, mengembalikan dunia kepada dominasi unipolar dan malapetaka yang ditimbulkannya bagi kemanusiaan.

Zarif juga membahas kinerja buruk AS untuk melemahkan resolusi 2231, dengan menegaskan bahwa Amerika tidak hanya mundur dari semua kewajibannya dalam kerangka kerja Perjanjian Nuklir. Sebaliknya, AS menempatkan penghalang untuk mencegah anggota perjanjian lainnya mengambil peran mereka.

Menteri Luar Negeri Iran menunjukkan, bahwa sejak Trump berkuasa, AS telah mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap Iran, juga memberlakukan 129 larangan baru terhadap Republik Islam itu.

“Tindakan AS ini telah menimbulkan efek buruk bagi sektor swasta di Iran, juga pada pendapatan individu warga negara Iran,” tegas Zarif.

Dalam surat itu, Zarif juga melampirkan statistik lengkap dalam suratnya tentang efek dari tindakan dan tekanan AS ini.

Pada poin ini, Zarif menekankan bahwa sudah tiba saatnya bagi Dewan Keamanan untuk bertindak memastikan implementasi penuh dari perjanjian nuklir oleh semua pihak.

Surat itu menegaskan sikap Pemerintah Iran untuk tetap berupaya dengan niat baik dalam mempertahankan Perjanjian Nuklir.

Menlu Iran juga memaparkan bahwa negaranya telah mengikuti semua rekomendasi PBB, setelah Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Nuklir, juga mendengarkan tuntutan anggota perjanjian lainnya dan masyarakat internasional agar Iran tetap berada dalam perjanjian tersebut.

Saat yang sama, Zarif menjelaskan bahwa perjanjian itu sendiri memberikannya hak untuk merespons secara tepat langkah keluarnya Amerika.

“Intinya, Iran memutuskan untuk mempertahankan hak-haknya dalam kerja komite bersama untuk mengimplementasikan perjanjian nuklir dan senantiasa berkomitmen atas itu,” tegas Zarif.

Dalam konteks ini, Zarif menunjukkan bahwa negara-negara anggota PBB diberi mandat untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.

“Konsekuensinya, tidak ada negara yang memiliki hak untuk memveto resolusi dan memasang hambatan implementasinya berdasarkan interpretasi yang salah,” jelas Zarif.

Menlu Iran, Mohamad Javad Zarif juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, memaksa semua anggota dan organisasi internasional maupun regional untuk mempersiapkan langkah teknis mengaktualisasikan perjanjian nuklir, juga bersama-sama mencegah apapun yang menghambat implementasinya.

Tags: