Parlemen Irak Kecam Campur Tangan dan Tekanan AS-Saudi dalam Pembatalan Perjanjian Baghdad-Beijing
POROS PERLAWANAN – Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Irak, Mukhtar al-Musawi mengecam disingkirkannya kesepakatan yang sudah ditandatangani Baghdad dan Beijing.
Dilansir Fars, al-Musawi menilai bahwa kesepakatan dengan negara miskin seperti Mesir sama saja dengan mengabaikan kesepakatan dengan China, yang merupakan buah dari tekanan AS dan Saudi.
“Mustafa al-Kadhimi sudah sejak lama berusaha untuk meminggirkan kesepakatan dengan China, dengan tujuan menyenangkan sebagian negara asing tertentu. Ditekennya sejumlah kesepakatan dengan Mesir menunjukkan adanya tekanan AS-Saudi, dan bahwa al-Kadhimi menjalin kesepakatan dengan negara miskin seperti Mesir dan berpaling dari China akibat tekanan ini,” papar al-Musawi kepada al-Maalomah.
“Kekuatan strategis dan SDM China tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan negara miskin seperti Mesir. Sebab itu, besar kemungkinan bahwa AS dan Saudi berada di balik kesepakatan Irak dengan Mesir, guna menepikan kesepakatan dengan China,” imbuhnya.
Al-Musawi lalu memperingatkan agar uang Irak tidak dikeluarkan untuk negara-negara yang lemah di bidang pembangunan, industri, dan teknologi.
Pada 31 Oktober lalu, berbarengan dengan lawatan PM Mesir Musthafa Madbouli ke Baghdad, pertemuan Komite Tinggi Gabungan Mesir-Irak diadakan untuk pertama kalinya setelah vakum selama 31 tahun.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menjalin 15 kesepakatan dan MOU di berbagai bidang.
Sebelum ini, Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Irak menuntut dari Menlu Fuad Husain agar tidak terus berkelit untuk menjelaskan kelanjutan perjanjian Baghdad-Beijing.
Pada September 2019, sebulan sebelum dimulainya unjuk rasa jalanan di Irak, PM Adil Abdulmahdi melawat ke China selama 5 hari dan meneken 8 kesepakatan di berbagai bidang dengan negara tersebut.
Menurut para pengamat, berpalingnya Irak dari AS ke Timur telah membuat Washington melakukan banyak tekanan atas Baghdad.
Sebagian pengamat bahkan berpendapat, Abdulmahdi tersingkir dari jabatannya lantaran menjalin kesepakatan dengan China.
Ketua Fraksi Badr di Parlemen, Hasan Shakir menyatakan AS dan sejumlah negara Arab Teluk menghalang-halangi proses kesepakatan Irak-China, sehingga menyebabkan problem pengangguran di Irak belum teratasi.
“Pemerintah mesti memandang kesepakatan (dengan China) sebagai sebuah solusi untuk mengatasi krisis-krisis yang dihadapi Irak, terutama di sektor listrik,” tandas Shakir.
