Poros Perlawanan Palestina Serukan Intifada Total jika Israel Larang Gelar Pemilu di Quds
POROS PERLAWANAN – Anggota Komite Pusat Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Muhammad al-Ghaul menyatakan, solusi nasional untuk menanggapi dilarangnya penyelenggaraan Pemilu di Quds oleh Israel adalah memulai Intifada menyeluruh, bukan menunda Pemilu.
Dilansir Fars, al-Ghaul menegaskan bahwa Pemilu minus Quds adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Ia menyebut Rezim Zionis berusaha memisahkan Quds dari Palestina.
Al-Ghaul berpendapat, cara utama untuk menghadapi kebijakan rasis Israel terhadap bangsa Palestina adalah kesatuan nasional yang berbasis partisipasi total.
Para petinggi Palestina sendiri telah menegaskan, jika upaya di level internasional gagal menekan Israel untuk mengizinkan Pemilu di Quds, Pemerintahan Otonomi Nasional (PNA) akan menangguhkan penyelenggaraan Pemilu.
Penasihat Mammoud Abbas, Nabil Shaath mengatakan, ”Kami tidak menunda Pemilu dengan alasan apa pun. Namun dari sisi lain, kami tidak ingin membiarkan Israel menghalangi warga Quds memberikan suara dalam Pemilu. Satu-satunya faktor yang bisa mendorong kami menunda Pemilu adalah hal ini.”
Di lain pihak, seorang anggota Komite Eksekutif PLO, Taysir Khalid menegaskan bahwa Pemilu Palestina tidak boleh ditunda atau dibatalkan.
Menurutnya, bangsa Palestina tidak boleh tunduk atau putus asa di hadapan “veto Israel”. Gosip soal penangguhan atau pembatalan Pemilu juga tidak boleh disebarkan.
Mengutip dari pejabat Palestina, kantor berita SAFA melaporkan bahwa Rezim Zionis berusaha mencegah Pemilu diadakan di Quds.
Khalid berpendapat, Israel melarang penyelenggaraan Pemilu di Quds, sebab mereka mengklaimnya sebagai Ibu Kota Rezim Zionis. Untuk itu, Israel memanfaatkan Kesepakatan Abad Ini dan perjanjian-perjanjian dengan rezim-rezim Arab.
Ia meyakini bahwa pandangan Israel ini adalah tantangan utama bagi semua kelompok nasionalis dan Islamis Palestina.
Khalid meminta agar rakyat Palestina memulai Intifada demi diselenggarakannya Pemilu di Quds, sehingga akan membuat Pemerintah Israel dan AS mengevaluasi kebijakan mereka.
