Rilis Laporan Kondisi HAM di AS, China Tuntut Washington Hentikan Kemunafikan
POROS PERLAWANAN – China pada Rabu 24 Maret lalu merilis laporan tahunan tentang kondisi HAM di AS. Beijing mengkritik keras kondisi menakutkan HAM di AS yang kerap menuding negara-negara lain melanggar HAM.
Dikutip Fars dari Global News, laporan China disusun dalam 7 pasal penting dan mencakup 15 ribu kata. Laporan ini diawali dengan ungkapan terkenal “I Can’t Breathe” yang diucapkan George Floyd, warga kulit hitam yang tewas di tangan Polisi AS.
Berdasarkan laporan ini, China memperlihatkan bukti-bukti dari situasi memprihatinkan HAM di AS. China mendesak agar para petinggi AS “menghentikan sikap munafik dalam masalah HAM”.
Pasal-pasal penting dalam laporan ini berkenaan dengan ketidakbecusan AS dalam mengendalikan penyebaran virus Corona, pengaruh merosotnya demokrasi AS dalam kerusuhan di negara itu, diskriminasi hak kaum minoritas dan kulit hitam, keberlanjutan kericuhan sosial dan pengaruhnya atas keamanan publik, bertambahnya kesenjangan antara kaya dan miskin di AS, dan isu-isu penting lain.
Hal paling mencolok yang menunjukkan kelemahan HAM di AS adalah buruknya manajemen dan ketidakmampuan Pemerintah AS dalam menghadapi pandemi.
Menurut laporan tersebut, hingga akhir Februari 2021, AS yang ditempati kurang dari 5 persen populasi di dunia, mencatatkan angka lebih dari seperempat jumlah total pengidap Corona di dunia dan sekitar seperlima korban jiwa dari virus tersebut di dunia.
Laporan ini juga menyebut peningkatan insiden kekerasan bersenjata di seluruh AS pada tahun lalu. Bertambahnya tragedi penembakan membuat kepercayaan penduduk AS kepada tatanan sosial menurun pada tahun 2020.
Dalam insiden penembakan terakhir di AS pada Senin lalu, sedikitnya 10 orang, termasuk seorang petugas polisi, tewas dalam penembakan di Colorado.
AS baru-baru ini, bersama Uni Eropa, Inggris, dan Kanada, menjatuhkan sanksi atas sejumlah pejabat China, dengan dalih melanggar HAM di Xinjiang.
Beijing menepis semua tuduhan itu dan melakukan tindak balasan dengan mencantumkan sejumlah diplomat, legislator, dan lembaga-lembaga Uni Eropa dalam daftar sanksinya.
