Rusia: Ultimatum OPCW ke Suriah Abaikan Prinsip Investigasi Sehat dan Obyektif Demi Layani Kepentingan AS
POROS PERLAWANAN – Wakil Rusia di organisasi internasional yang bermarkas di Wina, Mikhail Ulyanov mengecam keras keputusan Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) atas Suriah.
“Semua argumentasi Rusia telah diabaikan. Tak satu pun yang bisa menyanggahnya. Tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan dalam hal ini. Semua ini berpangkal pada motif-motif politis. Ini adalah gelagat lain dalam mempermalukan OPCW,” cuit Ulyanov, seperti dilansir al-Alam.
Menurutnya, adalah suatu keanehan jika saat ini OPCW menuntut inspeksi atas pangkalan udara Shayrat. Padahal di tahun 2017 lalu, organisasi ini telah menolak undangan Suriah dan Rusia untuk mengambil sampel dari pangkalan udara tersebut.
“OPCW secara memalukan telah menolak mengambil sampel dari Shayrat, sebab mereka tidak ingin membongkar niat terpendam AS dan kelemahan sikapnya. Organisasi ini hanya bekerja demi kepentingan salah satu anggotanya saja. Sekali lagi: ini sangat memalukan!” tegas Ulyanov.
Pada rapat hari Kamis 9 Juli kemarin, Dewan Ekseskutif OPCW mendukung laporan tim investigasi terkait dugaan penggunaan senjata kimia oleh Pemerintah Suriah pada tahun 2017 di kota Lataminah, Provinsi Hama.
Berdasarkan laporan itu, Dewan Eksekutif OPCW memberi tenggat 90 hari kepada Pemerintah Suriah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diminta Dewan tersebut.
Dewan itu meminta Suriah untuk mengumumkan senjata dan bahan kimia yang diklaim tim investigasi kepada Sekretariat OPCW. Suriah juga diminta untuk memberitahukan fasilitas-fasilitas tempat pembuatan senjata-senjata kimia tersebut. Selain itu, Damakus juga harus menerima inspeksi ke pangkalan Shayrat dua kali dalam setahun.
Pada Maret lalu, Kemenlu Suriah menyebut laporan OPCW tentang penggunaan senjata kimia di Lataminah tahun 2017 sebagai “laporan yang dibuat-buat dan menyesatkan”.
Menurut Kemenlu Suriah, laporan itu berisi kesimpulan yang dikarang-karang. Tujuannya adalah memutarbalikkan fakta dan menyudutkan Pemerintah Damaskus.
“Laporan ini disusun berdasarkan referensi palsu yang disiapkan oleh Jabhat al-Nusra dan White Helmets atas instruksi AS, Turki, dan sebagian negara-negara Barat. Laporan ini tidak mengindahkan semua prinsip terkait investigasi yang sehat dan objektif,” tandas Kemenlu Suriah.
