Sepertiga Warga Zionis Berpikir untuk Kabur dan Pilih Hengkang dari Tanah Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Kanal 12 Israel dalam sebuah jajak pendapat mengungkap bertambahnya tingkat “kekhawatiran dan kecemasan eksistensional” di tengah para pemukim Zionis akibat krisis domestik.
Berdasarkan jajak pendapat ini, 33 persen warga Israel berpikir untuk hengkang dari Tanah Pendudukan, sementara 31 persen dari mereka mencemaskan terjadinya perang saudara di masa mendatang.
Para peserta dalam jajak pendapat ini dipilih secara acak. Topik yang membuat sebagian besar mereka cemas adalah dimulainya perang saudara di Tanah Pendudukan, yang disebabkan meluasnya gelombang unjuk rasa dan protes.
Hasll jajak pendapat yang dipublikasikan pada Jumat 4 Agustus ini menunjukkan bahwa sepertiga orang-orang Zionis berencana meninggalkan Tanah Pendudukan, karena kengototan PM Israel, Benyamin Netanyahu untuk mengesahkan reformasi yudisial.
Sementara 36 persen peserta jajak pendapat mengkhawatirkan timbulnya krisis ekonomi jika nanti reformasi yudisial yang digagas Netanyahu benar-benar dijalankan.
Pada akhir Juli, harian Maariv juga memublikasikan hasil sebuah jajak pendapat, yang mengungkap bahwa 58 persen pemukim Zionis mengkhawatirkan perang saudara saat ini di Israel.
Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah berlangsungnya gelombang protes dan demo selama 30 pekan berturut-turut; gelombang unjuk rasa yang telah menggoyahkan tiang-tiang Rezim Zionis.
Para pemukim Zionis semakin cemas setelah Knesset mengesahkan penghapusan Prinsip Irasionalitas yang dinilai melemahkan wewenang Mahkamah Agung Israel.
Prinsip Irasionalitas memberi wewenang kepada Mahkamah Agung Israel untuk membatalkan segala keputusan Badan-badan lain jika dianggap tidak masuk akal. Namun dengan disahkannya draf ini, Badan Yudikatif tidak bisa lagi membatalkan keputusan-keputusan Badan Eksekutif dan Legislatif. Di pihak lain, kekuatan dan wewenang Kabinet pimpinan Benyamin Netanyahu akan semakin bertambah.
Harian al-Arabi al-Jadid mengutip dari Kanal 4 Inggris bahwa mantan PM Israel, Ehud Olmert mengatakan, ”Ada sebuah ancaman sangat serius yang belum pernah terjadi sebelum ini. Kami berada di jalur perang saudara.”
Saat ditanya apa yang ia maksud dengan perang saudara, Olmert menjawab, ”Ya, maksud saya adalah pemberontakan sipil dengan semua dampak potensialnya bagi stabilitas Israel dan kekuatan kinerja Kabinet, serta penentangan sejumlah besar penduduk Israel terhadap Kabinet yang dianggap ilegal oleh sebagian besar rakyat.”
“Kabinet telah memutuskan untuk mengancam tiang-tiang demokrasi Israel. Ini bukan sesuatu yang bisa kita terima atau bisa kita tanggung,” tegas Olmert.
