Suriah: Isi Laporan HAM Tahunan AS yang ‘Delusif dan Hipokrit’ Dipasok Antek Terorisnya di Kawasan

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Suriah menyebut laporan tahunan terbaru Amerika Serikat tentang hak asasi manusia di seluruh dunia didasarkan pada “delusi dan kebohongan” dan mewakili “puncak kemunafikan” karena Washington sendiri adalah pelanggar hak terbesar baik di dalam maupun di luar perbatasannya.

Awal pekan ini, Departemen Luar Negeri AS merilis Laporan Negara 2020 tentang Praktik Hak Asasi Manusia.

Saat merilis laporan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melukiskan gambaran buruk tentang kemerosotan hak asasi manusia di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, termasuk di Rusia, Belarusia, Kyrgyzstan, China, Iran, dan Suriah.

Mengenai Suriah, laporan itu menuduh Pemerintah Presiden Bashar al-Assad melakukan “kekejaman” terhadap rakyat Suriah.

“Kekejaman Assad terhadap rakyat Suriah terus berlanjut, dan tahun ini menandai sepuluh tahun perjuangan mereka untuk hidup dalam martabat dan kebebasan,” klaimnya.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa data-data tersebut diambil dari laporan oleh organisasi teroris dan pendukung serta pemodal mereka di Kawasan dan sekitarnya.

Dikatakan bahwa laporan itu tidak membahas tragedi nyata yang dihadapi rakyat Suriah, yang ditandai oleh terorisme dan pendanaannya oleh AS -yang sekarang secara terbuka menjarah minyak dan gandum Suriah.

Orang-orang di Suriah menderita dalam hal makanan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan mereka sebagai akibat dari blokade ekonomi yang tidak manusiawi yang telah diberlakukan oleh Barat dengan tujuan membuat kelaparan dan memiskinkan negara, tambah pernyataan itu.

Kementerian selanjutnya menuduh Washington munafik atas klaim bahwa hak asasi manusia adalah prioritas dalam kebijakan luar negerinya.

Laporan AS, kata Kementerian itu, menyebarkan “delusi dan kebohongan” tentang Suriah dan negara-negara lain yang tidak setuju dengan kebijakan Washington.

Pemerintah Suriah telah berulang kali mengecam sanksi sepihak Washington sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”, menuntut negara-negara Barat sponsor terorisme harus membayar harga atas kekejaman mereka terhadap bangsa Suriah.

Suriah telah dicengkeram oleh teroris militan yang didukung asing sejak 2011, dengan AS mempertahankan kehadiran militer ilegal di tanah Suriah selama konflik.

AS telah mendukung militan yang memerangi Pemerintah sah Suriah, mencuri sumber daya minyak mentah negara itu, mengebom posisi tentara Suriah dan pasukan populer anti-teror, dan menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan atas Damaskus.

Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan dalih Pentagon bahwa penempatan pasukan bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah tersebut jatuh ke tangan teroris ISIS.

Sebaliknya Damaskus, bagaimanapun, mengatakan pengerahan itu faktanya dimaksudkan untuk menjarah sumber daya Suriah.