Tak Mau Diatur Kongres, Trump Keluarkan Jurus Hak Veto untuk Lancarkan Aksi Militer Lawan Iran
POROS PERLAWANAN – Presiden AS, Donald Trump menolak keputusan Kongres yang membatasi kekuasaannya untuk menggunakan kekerasan terhadap Iran tanpa persetujuan mereka. Dia menilai, bahwa campur tangan Kongres melemahkan otoritas Presiden dan melanggar pasal dua konstitusi.
Hak veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menolak atau membatalkan keputusan. Dengan tindakan itu, Trump telah memblokir resolusi yang disahkan oleh Kongres untuk mengekang setiap tindakan militer terhadap Iran.
Pada hari Rabu 6 Mei kemarin, Gedung Putih mengutip dari Trump, bahwa dia menggunakan hak veto untuk memblokir keputusan Kongres yang menetapkan penangguhan penggunaan Angkatan Bersenjata AS dalam operasi militer melawan Republik Islam Iran.
Secara rinci, Trump menolak untuk menyetujui keputusan bersama kedua Majelis Kongres (No.68), yang mengamanahkan “untuk mengakhiri misi Angkatan Bersenjata AS dalam upaya menggalang permusuhan terhadap Iran”.
“Campur tangan Kongres melemahkan otoritas Presiden dan melanggar pasal dua konstitusi,” sanggah Trump.
Dalam tanggapannya, Trump menekankan, bahwa “Langkah-langkah ketat dan kebijakan efektif telah menghindari keterlibatan AS dari penggunaan kekuatan terhadap Iran.”
Trump juga mengkritik keputusan bersama Majelis yang secara “salah” menganggap serangan udara terhadap jenderal Qassem Solaemani di Irak dilakukan tanpa validitas konstitusional.
Dalam konteks terkait, Senat akan mengadakan sesi pemungutan suara tentang Veto Presiden AS terkait resolusi No.68 Kamis malam ini, pada saat tidak mungkin voting baru akan mendapat dukungan dari mayoritas anggotanya, untuk mengalahkan Veto Trump.
Pada awal bulan ini, berbagai sumber Kongres mengatakan bahwa hampir 90% anggota DPR AS menandatangani surat yang mendesak Pemerintah Donald Trump mengubah “cara berurusan” dengan PBB, yakni dengan cara Pemerintah AS tidak lagi menekan Dewan Keamanan PBB untuk terus memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.
Setidaknya 382 dari 429 anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS telah menandatangani surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang isinya mendesak Pompeo bekerja sama dengan sekutu dan mitra AS untuk memperpanjang embargo, yang berakhir pada bulan Oktober mendatang, serta memperhatikan adanya pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh PBB pada Iran yang “dianggap melanggar” non-Proliferasi senjata.
Sekadar laporan, bahwa pada 13 Februari lalu, senat AS telah menyetujui RUU yang membatasi wewenang Trump untuk berperang melawan Iran, yang pada saat voting 51 suara mendukung dan 44 menolak.
Rancangan Undang-Undang itu juga menyerukan penarikan pasukan yang tidak tercakup oleh mandat Kongres untuk aksi militer, dari daerah-daerah rawan ketegangan dengan Teheran.
