Tak Senang Hasil Referendum Memihak Putin, Uni Eropa dan AS Tuding Ada Kecurangan
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, setelah menyaksikan tingkat partisipasi tinggi warga Rusia dalam referendum amendemen UUD negara tersebut, Uni Eropa dan AS merasa gerah lalu melayangkan tuduhan terhadap Moskow.
Dikutip dari situs France 24, Juru Bicara Uni Eropa, Peter Stano pada hari Kamis 2 Juli mengklaim, ”Laporan-laporan yang sampai kepada kami mengungkap adanya pelanggaran saat pemungutan suara. Di antaranya adalah pemaksaan warga untuk memberikan suara, orang-orang yang memberikan suara dua kali, pelanggaran kerahasiaan suara warga, dan kekerasan polisi terhadap para jurnalis yang meliput referendum.”
“Kami berharap penyelidikan terkait masalah ini segera dilakukan, sebab ini adalah tuduhan-tuduhan serius. Terlepas dari amendemen apa pun di UUD, kami berharap Rusia mematuhi komitmen-komitmen internasionalnya,” imbuh Stano.
Di pihak lain, Kementerian Luar Negeri AS juga turut campur. AS mengaku pihaknya “bermasalah” dengan cara penyelenggaraan referendum Rusia. Washington mengklaim bahwa warga Rusia dipaksa untuk ikut serta dalam referendum tersebut.
Berdasarkan hasil referendum, mayoritas warga Rusia menyetujui kepresidenan Vladimir Putin berlanjut hingga 2036 nanti.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada hari Kamis kemarin menyatakan partisipasi warga Rusia dalam referendum adalah barometer kepercayaan mereka terhadap Putin.
“Ini adalah sebuah kemenangan. Keberhasilan referendum amendemen UUD ini berkaitan dengan kepercayaan kepada Putin,” kata Peskov, seperti dilansir Reuters.
Dengan amendemen UUD Rusia ini, Putin berhak mengikuti pemilihan presiden di negaranya dalam dua periode berikutnya. Dengan demikian, ia berpeluang untuk tetap menjabat sebagai Kepala Negara Rusia selama 16 tahun ke depan.
Sebelum ini, dalam wawancara dengan Kanal 1 Rusia, Putin tak menepis kemungkinan ia ikut dalam periode baru Pilpres. Kepada orang-orang yang menghendaki agar ia diganti, Putin mengatakan, ”Alih-alih mencari pengganti saya, sebaiknya mereka melakukan pekerjaan mereka sendiri.”
Amendemen UUD Rusia telah digulirkan pada Januari lalu. Pada bulan Maret, Parlemen Rusia juga telah mendukung dan mengesahkan amendemen tersebut. Namun Parlemen juga meminta agar referendum diselenggarakan, dengan tujuan “menghimpun dukungan publik.”
Rencananya, referendum ini diadakan pada 22 April lalu. Namun penyelenggaraannya ditunda lantaran pandemi Corona. Referendum dimulai sejak 25 Juni lalu dan berlangsung selama seminggu, guna menghindari terlalu banyaknya kerumunan warga.
