Televisi Israel Sebut Netanyahu ‘Bukan Orang yang Diinginkan Gedung Putih’
POROS PERLAWANAN – Media-media Israel pada Sabtu malam 11 Maret melaporkan bahwa Kantor PM Israel meyakini bahwa Benyamin Netanyahu telah menjadi orang yang tak dikehendaki Washington.
Dikutip Fars dari al-Mayadeen, jurnalis Kanal 13 Israel dalam laporannya mengatakan, ”Sebuah sumber politik telah berbicara dengan salah satu orang yang menyertai Netanyahu dalam lawatan ke Roma. Dia bertanya kepada pengiring Netanyahu soal alasan Gedung Putih belum mengundang PM Israel untuk melawat ke Washington.”
Jurnalis Kanal 13 lalu menjelaskan soal pembicaraannya dengan sumber dari Kantor Netanyahu tersebut dan mengatakan, ”Setelah terus dicecar dengan pertanyaan dan pengaitannya dengan reformasi sistem peradilan, juga karena tidak puas dengan jawaban awal, akhirnya orang yang dekat dengan Netanyahu itu berkata, ’Tanyakan sendiri kepada orang-orang AS kenapa Netanyahu masih belum diundang ke Washington’.”
Jurnalis Kanal 13 menyatakan bahwa jawaban ini menunjukkan bahwa Kantor Perdana Menteri juga berpendapat bahwa Netanyahu bukan figur yang dikehendaki Gedung Putih.
Pekan lalu, media-media Zionis melaporkan bahwa AS tengah mengkaji keputusan yang melarang Menkeu Israel, Bezalel Smotrich untuk berkunjung ke AS. Sebab dalam sebuah wawancara, Smotrich berkata bahwa kampung Hawara harus dilenyapkan.
Statemen ini memicu kritik media-media dunia dan kecaman keras negara-negara Arab.
Kendati akhirnya Smotrich mendapatkan visa untuk melawat ke Washington, namun keputusan ini dikaji setelah ada tuduhan terhadapnya terkait rasisme dan terorisme. Hal ini menunjukkan pesimisme Gedung Putih terhadap para pejabat Tel Aviv saat ini, karena telah menjadikan Tanah Pendudukan sebagai ajang konflik.
Pada 11 Februari lalu, Presiden Joe Biden untuk kali pertama mengkritik rencana reformasi sistem peradilan Israel. Dalam wawancara dengan New York Times, Biden berkata bahwa keunggulan demokrasi AS dan Israel bertumpu pada lembaga-lembaga kuat dan terkontrol, serta sebuah Badan Yudikatif independen.
Sebelumnya, Netanyahu mengkritik statemen Menlu AS, Antony Blinken sekaitan dengan program reformasi hukum yang akan disahkan Kabinet Rezim Zionis.
Dalam konferensi pers bersama Netanyahu, Blinken meminta dari PM Israel untuk menghentikan tindakan sepihaknya dalam reformasi sistem hukum.
Situs i24 melaporkan bahwa dalam perbincangan dengan anggota Partai Likud, Netanyahu menyebut statemen Blinken “intervensi gamblang, jelas, tidak penting, dan bodoh AS”.
Dalam konferensi tersebut, Blinken mengeklaim keberadaan demokrasi, HAM, dan kebebasan di AS dan Israel, seraya mengatakan, ”Hal yang menjaga persekutuan kita tetap kuat adalah kepentingan dan nilai-nilai bersama, terutama dukungan untuk lembaga dan nilai-nilai demokrasi, dukungan kepada HAM, minoritas, kedaulatan konstitusi, kebebasan media, dan penguatan masyarakat madani.”
