Tolak Tegas Perilaku Tak Lazim dan Amoral, Parlemen Irak Tuntut Kedubes Uni Eropa yang Gencar Dukung dan Promosikan LGBT Segera Ditutup
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, seorang anggota Parlemen Irak, Husain Salim, mengecam keras tindakan kantor perwakilan Uni Eropa yang mengibarkan bendera LGBT di Baghdad.
Anggota Fraksi al-Shadiqun, yang dekat dengan al-Hashd al-Shaabi, itu mendesak agar Pemerintah Irak menutup semua Kedubes Uni Eropa atas perbuatan indispliner ini.
“Perilaku tak lazim dan amoral ini menunjukkan tidak adanya penghormatan mereka terhadap bangsa-bangsa Muslim dan tradisi mereka,” tegas Salim dalam statemennya.
“Dengan tindakan yang mengabaikan agama, tradisi, dan norma masyarakat Irak ini, Uni Eropa dan seluruh Kedubesnya lebih buruk dari ISIS, sebab mereka telah menghancurkan etika dan tradisi,” lanjutnya.
Salim menegaskan, Pemerintah Irak harus bersikap tegas dan menutup Kedubes-kedubes Uni Eropa. Pemerintah Irak harus melarang agar tindakan yang bertentangan dengan tradisi dan agama masyarakat Irak ini tidak disebarkan.
Salam al-Shamri, anggota aliansi Sairun di Parlemen Irak, juga menyatakan penentangannya terhadap tindakan Uni Eropa itu. Dia menyebutnya sebagai pukulan terhadap norma agama dan etika bangsa Irak.
“Irak adalah negara yang dibentuk berasaskan prinsip agama dan etika. Irak tidak boleh membiarkan perilaku di luar prinsip-prinsip ini dilakukan siapa pun. Apalagi tindakan Uni Eropa disengaja untuk menghantam norma keagamaan serta etika semua agama di Irak,” tandas al-Shamri.
Al-Shamri menuntut agar Pemerintah dan Kemenlu Irak mengambil langkah tegas dan segera menurunkan bendera LGBT.
Kantor Perwakilan Uni Eropa pada hari Minggu 17 Mei kemarin secara resmi mengibarkan bendera kelompok LGBT di halaman kantornya.
Bendera itu dikibarkan dalam rangka seremoni “Hari Sedunia Perlawanan terhadap Homophobia.” Seremoni itu diadakan Perwakilan Uni Eropa dengan kerjasama Kedubes Inggris dan Kanada.
Sebelum ini, yaitu pada Juni 2017 lalu, Konsulat AS di Arbil mengibarkan bendera LGBT di halaman gedung. Tindakan tersebut tak pelak memicu protes keras para ulama Irak.
Beberapa bulan lalu, Dubes Inggris Stephen Hickey juga menyatakan dukungannya terhadap UU yang melindungi kelompok LGBT di Irak.
Pada tahun 2015 lalu, negara-negara Barat mendukung pembentukan organisasi yang membahas isu-isu LGBT di Irak. Organisasi ini aktif di medsos dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab, dan Kurdi.
Mereka mengaku, organisasi ini bertujuan untuk melegalkan perkawinan sesama jenis di Irak.
