Usulan Perpanjangan Sanksi Atas Iran Ditolak DK PBB, Indonesia Ikut Dicap ‘Teroris’ oleh Amerika

POROS PERLAWANAN – Republik Indonesia selaku Presiden Sementara Dewan Keamanan PBB untuk bulan Agustus, menolak semua usulan dari Pemerintah Amerika Serikat untuk pengaktifan kembali sanksi PBB atas Iran, termasuk di dalamnya embargo kepemilikan tenaga nuklir.

Diketahui, 11 dari 15 negara anggota DK PBB menyatakan tidak sepakat atas usulan Washington tersebut.

Presiden Dewan Keamanan PBB asal Indonesia, Dian Triansyah Djani kemudian mengumumkan hasil jajak pendapat para anggota DK PBB pada Selasa 24 Agustus.

Dalam jajak pendapat tersebut, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bersikeras bahwa Washington memiliki hak untuk mengaktifkan kembali sanksi atas Iran, meskipun Presiden AS Donald Trump secara sepihak telah menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015.

Semua anggota Dewan, kecuali Republik Dominika, sepakat bahwa tindakan AS adalah illegal karena Trump telah mengeluarkan Washington dari perjanjian.

“Setelah menghubungi anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, jelas bagi saya bahwa ada satu anggota (AS) yang memiliki posisi tertentu dalam masalah tersebut, sementara ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan yang bertentangan,” kata Djani seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

“Menurut saya belum ada konsensus di Dewan. Jadi, Presiden tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut,” tambahnya.

Langkah Djani ini lantas memancing kemarahan dari AS yang menuduh Indonesia “mendukung terorisme” Iran.

“Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan negara sponsor terorisme terbesar di dunia untuk dengan bebas membeli dan menjual pesawat, tank, rudal, dan jenis senjata konvensional lainnya (atau) untuk memiliki senjata nuklir,” kata Duta Besar AS, Kelly Craft yang mengulangi pesan dari Pompeo.

Craft menuduh DK PBB tidak memiliki “keberanian dan kejelasan moral”, dan menuding Iran menjadi pemasok senjata ke kelompok milisi dan teroris di Timur Tengah tanpa bukti.