Yaman Ancam AS dengan ‘Masa Depan Suram’ Jika Masih Lanjutkan Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Angkatan Laut Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman pada Kamis 10 Agustus mengadakan rapat yang dipimpin Menhan Muhammad Nasir al-Athifi. Dalam rapat tersebut, mereka membahas beberapa peristiwa maritim termutakhir, termasuk kehadiran provokatif pasukan AS dan Barat di perairan regional Yaman.
Diberitakan Fars, al-Athifi dalam rapat itu menyatakan bahwa Yaman bergerak dengan kuat dan yakin dalam rangka meningkatkan kemampuan militernya. Ia berkata: ”Yaman berusaha memiliki Angkatan Laut yang mampu melindungi kedaulatan maritimnya dengan kekuatan penuh di perairan regional.”
Menurut al-Athifi, Angkatan Laut dan Patroli Pesisir Yaman harus mencapai level kekuatan yang dengannya bisa melakukan segala operasi militer dalam rangka melindungi kedaulatan maritim.
“Kami memperingatkan pasukan Barat yang tengah menyusup ke Kawasan, termasuk provinsi-provinsi yang diduduki (di Yaman). Jika pendudukan ini berlanjut, masa depan suram akan menanti mereka. Realita militer (di Yaman) menghalangi intervensi asing,” kata al-Athifi.
Negara-negara Barat, tandas al-Athifi, tidak berhak mengintervensi kedaulatan Yaman atau memaksakan keberadaannya di perairan regional dengan justifikasi apa pun.
“Barat harus tahu bahwa perdamaian dan interaksi, yang dibarengi penghormatan kepada kedaulatan negara-negara dan kemerdekaan bangsa-bangsa, adalah satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan internasional,” tegas Menhan Yaman.
“Semua pemimpin Yaman mengerahkan usaha mereka untuk menyukseskan proses perdamaian PBB. Namun agresi militer harus dihentikan dan blokade dicabut. Para agresor juga harus angkat kaki. Kami telah membuat mereka (Barat) tidak bisa menggunakan dalih apa pun. Kami akan membalas segala pelanggaran janji,” pungkasnya.
Sejumlah media mengumumkan bahwa Armada V Angkatan Laut AS pada Senin 7 Agustus memberitakan tibanya lebih dari 3.000 kelasi dan serdadu AS di Asia Barat di Laut Merah (barat Yaman). Kedatangan pasukan AS ini dilakukan dalam koridor proyek yang telah diumumkan sebelumnya oleh Kemenhan AS (Pentagon).
Sejumlah pengamat politik menilai bahwa tindakan AS ini adalah langkah yang akan menyulut ketegangan dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional, yang akan sangat membahayakan Timteng.
