Zelensky: Perdamaian dengan Rusia Bergantung Referendum
POROS PERLAWANAN – Presiden Ukraina, Volodymir Zelensky kembali mengutarakan keinginannya bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan pentingnya pertemuan tersebut dan berkata, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sikap Moskow soal penghentian perang.
Berdasarkan kutipan Fars dari Sputnik, Zelensky juga menyatakan saat ini tidak mungkin mengambil keputusan instan terkait wilayah-wilayah yang diduduki Ukraina.
Ia mengklaim, ada sejumlah isu yang bisa dikompromikan dengan Rusia dalam perundingan dan harus diserahkan kepada referendum di seluruh Ukraina.
“Kompromi penuh dalam perundingan antara Ukraina dan Rusia akan ditentukan dengan sebuah referendum yang diikuti semua orang Ukraina. Hal ini berkaitan dengan masalah garansi keamanan dan kawasan-kawasan yang sementara ini diduduki, yaitu Donbass dan Krimea,” ujar Zelensky.
Sebelum ini, Jubir Istana Kremlin, Dmitry Peskov menyatakan bahwa kelompok nasionalis Ukraina melarang warga sipil meninggalkan kawasan-kawasan konflik.
Peskov juga menegaskan, Moskow menolak segala bentuk gencatan senjata di masa perundingan dengan Kiev.
Dalam jumpa pers Senin lalu, Peskov ditanya tentang potensi gencatan senjata saat berlangsungnya perundingan antara Putin dan Zelensky. Ia mengatakan, ”Sebelum ada pertemuan antara Putin dan Zelensky, pertama-tama harus ada kemajuan fundamental.”
Ia membantah klaim tidak adanya koridor kemanusiaan di kota-kota Ukraina dan menegaskan, kelompok radikal Ukraina tidak mengizinkan warga sipil angkat kaki.
Ia pun menentang ide “misi pasukan penjaga perdamaian” untuk setiap anggota NATO di Ukraina. Peskov menambahkan, dilarangnya distribusi minyak Rusia akan mengakibatkan krisis energi parah di Eropa.
“Washington tidak akan kehilangan apa-apa jika minyak Rusia diembargo. Namun Eropa yang akan mendapat pukulan telak,” tandasnya.
“Perundingan damai dengan Ukraina tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rusia siap terlibat dalam perundingan lebih cepat dari pihak Ukraina,” kata Peskov.
Sebelum ini, meski Rusia telah memperingatkan potensi terjadinya bencana kemanusiaan di Mariupol, Pemerintah Ukraina masih menolak menyerahkan kota tersebut.
