Damaskus: Kedaulatan Suriah atas Golan Takkan Pernah Berubah
POROS PERLAWANAN – Kemenlu Suriah pada Minggu 27 Juni merilis statemen dan kembali menegaskan kedaulatan negara ini atas Dataran Tinggi Golan.
Dikutip Fars dari kantor berita SANA, statemen itu menyebut Golan sebagai hak sah Suriah, yang juga ditegaskan oleh resolusi dan hukum internasional. Sebab itu, kawasan ini harus kembali ke pangkuan Suriah.
Kemenlu Suriah mengecam sikap AS dan Rezim Zionis terkait Golan dan menyatakan, ”Sikap-sikap AS menunjukkan bahwa kebijakan negara ini terhadap negara-negara Arab dibangun di atas prinsip perlindungan kepentingan Israel dan melayani kebijakan serta ekspansinya di Kawasan.”
Pemerintah Suriah menyatakan, kedaulatan negara ini atas Golan tak akan berubah dengan berlalunya waktu. Sikap AS dan Rezim Zionis dalam hal ini tidak akan memiliki pengaruh hukum.
Situs berita Washington Free Beacon pada Kamis pekan lalu mengabarkan, Pemerintahan Joe Biden tengah mundur dari pengakuannya bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Israel.
Berdasarkan kutipan Sputnik dari Kanal 12 Israel, sebuah sumber politik Rezim Zionis menanggapi berita itu dengan mengatakan, isu Golan tidak pernah dibahas dalam pembicaraan antaraTel Aviv dan Washington.
Kemenlu AS pada Sabtu melalui laman Twitter-nya juga menyatakan, ”Kebijakan kami tentang Golan tidak berubah. Semua laporan yang berlawanan dengan kebijakan ini tidak benar”.
Hingga kini, Sidang Umum PBB telah merilis 5 resolusi, yang salah satunya berkenaan dengan Golan. PBB menyebut kawasan itu sebagai daerah Suriah yang diduduki Israel dan mendesak agar Rezim Zionis segera angkat kaki dari Golan.
Kota dan dataran tinggi Golan adalah bagian dari Provinsi Quneitra Suriah. Rezim Zionis menduduki sebagian besar kawasan itu dalam Perang 6 Hari di tahun 1967 dan memasukkan sebagian besar Golan ke wilayahnya. Namun tindakan ini tidak pernah diakui secara resmi oleh masyarakat internasional.
