Federasi Jurnalis Internasional Desak PBB Usut Pembredelan Sistematis Israel terhadap Pekerja Media Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyesalkan serangan sistematis terhadap jurnalis yang bekerja di wilayah Palestina yang diduduki oleh militer Israel, mendesak PBB untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan kejahatan rezim Tel Aviv terhadap kebebasan media.
Berbicara pada sesi ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa melalui tautan video, Penasihat Hukum IFJ dan afiliasinya, Sindikat Jurnalis Palestina (PJS), Jennifer Robinson menekankan bahwa militer Israel sengaja menargetkan pekerja media dan fasilitas mereka di tanah Palestina.
“Sejak tahun 2000, lebih dari 46 jurnalis tewas, dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Dengan impunitas yang berkelanjutan, penargetan terus berlanjut,” katanya.
Robinson menambahkan bahwa pasukan Israel membom gedung al-Jalaa berlantai 11, yang menampung kantor media internasional termasuk biro kantor berita Associated Press dan jaringan berita televisi Al Jazeera di Jalur Gaza, bulan lalu.
Robinson, seorang pengacara di Doughty Street Chambers, lebih lanjut menyoroti bahwa setidaknya 2 jurnalis tewas dan 100 lainnya terluka dalam insiden terpisah.
Dia mendesak Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Irene Khan, untuk bertindak atas pengaduan IFJ yang diajukan Desember lalu.
Pengaduan, yang diajukan atas nama empat korban yang diidentifikasi sebagai Ahmed Abu Hussein, Yaser Murtaja, Muath Armaneh dan Nedal Eshtayet, merinci penargetan sistematis para jurnalis oleh pasukan Israel.
Kuartet itu terbunuh atau cacat oleh penembak jitu Israel, saat meliput demonstrasi di dekat pagar perbatasan antara Jalur Gaza dan wilayah pendudukan. Kesemua dari mereka mengenakan rompi yang bertuliskan dengan jelas bertuliskan kata “PRESS” saat mereka ditembak.
“Masyarakat internasional dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB bergantung pada pelaporan yang akurat dan tidak memihak dari para jurnalis di lapangan. Penargetan jurnalis dan organisasi media di Palestina mencegah pelaporan penting ini. Penargetan ini harus dihentikan dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Robinson.
Dia meminta Pelapor Khusus PBB, Dewan Hak Asasi Manusia dan masyarakat internasional untuk meningkatkan keprihatinan dengan rezim Israel tentang perlindungan jurnalis di Palestina.
Penghancuran gedung al-Jalaa selama serangan 11 hari di Jalur Gaza secara luas dianggap sebagai upaya berani untuk membungkam wartawan yang meliput serangan militer Israel. Israel membom sedikitnya 18 kantor media dalam waktu kurang dari seminggu.
Bulan lalu, pasukan Israel menyerang jurnalis Al Jazeera Givara Budeiri selama penangkapannya dan menghancurkan peralatan milik juru kamera Al Jazeera, Nabil Mazzawi.
Budeiri melaporkan aksi duduk yang menandai peringatan 54 tahun Nakba (kemunduran), sebuah istilah yang digunakan orang Palestina untuk menggambarkan pendudukan Israel atas Yerusalem Timur (al-Quds), Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967.
Menurut Reporters Without Borders, setidaknya 14 jurnalis Palestina telah ditangkap dan ditempatkan dalam penahanan administratif oleh pasukan Israel dalam beberapa pekan terakhir.
Penahanan administratif adalah semacam pemenjaraan tanpa pengadilan atau dakwaan yang memungkinkan Israel untuk memenjarakan warga Palestina hingga enam bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas.
Beberapa tahanan telah ditahan dalam penahanan administratif hingga 11 tahun tanpa tuduhan apa pun terhadap mereka.
