Kompak, China dan Rusia Sepaham Tolak Rencana AS Hasut DK PBB Perpanjang Embargo Atas Iran
POROS PERLAWANAN – China dan Rusia, sepemahaman dalam hal penolakan terhadap rencana AS menghasut Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui perpanjangan embargo atas Iran.
“Tidak ada hak untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, apalagi untuk mengembalikan situasi seperti sekarang,” tulis perwakilan China untuk PBB dalam sebuah tweet pada hari Kamis.
“Mempertahankan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) adalah satu-satunya cara yang tepat untuk maju,” tambahnya.
Dilansir dari Press TV, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov juga dengan keras menolak rencana perpanjangan sanksi tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan “egois” yang akan menjerumuskan DK PBB ke dalam “krisis”.
“Kesimpulannya adalah bahwa krisis berikutnya di Dewan Keamanan PBB, dan PBB secara keseluruhan sudah dekat, mempertimbangkan tingkah AS yang keras kepala ini,” katanya.
“Washington tidak akan memiliki jalan yang mudah di sini dalam hal apa pun,” tambahnya.
Sepanjang bulan lalu, Washington telah meningkatkan seruan untuk perpanjangan embargo senjata PBB terhadap Iran yang akan berakhir pada Oktober tahun ini di bawah resolusi DK PBB nomor 2231, yang merupakan pengesahan dari perjanjian nuklir Iran 2015.
Pemerintahan Trump telah mengancam bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk mengaktifkan kembali semua sanksi terhadap Iran jika upayanya untuk memperpanjang embargo senjata gagal.
Teheran, bagaimanapun, telah dengan tegas menolak rencana Washington karena AS tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian nuklir sejak menarik diri dari JCPOA pada 2018.
China dan Rusia, yang keduanya merupakan penanda tangan JCPOA, mendukung posisi Teheran melalui pernyataan mereka yang diterbitkan pada hari Kamis.
“AS gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Resolusi 2231 dengan menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama,” kata perwakilan China untuk PBB.
Wakil Mmenteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mencatat bahwa Washington melakukan pelanggaran berat terhadap resolusi DK PBB 2231.
Ryabkov juga menekankan bahwa negara manapun tidak boleh menerapkan resolusi tersebut dengan “pilih-pilih” dan “seenaknya sendiri”, seperti yang tengah dipaksakan AS.
