Michel Aoun Minta PBB Paksa Israel Hentikan Pelanggaran dan Hormati Kedaulatan Teritorial Lebanon
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Presiden Lebanon Michel Aoun meminta PBB untuk memaksa rezim Tel Aviv mematuhi Resolusi Dewan Keamanan 1701, yang mengakhiri serangan militer Israel selama 33 hari di negara itu pada musim panas 2006 dan menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon.
Selama pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix di Istana Baabda pada Senin, Aoun mengutuk pelanggaran Israel yang sering terjadi di wilayah udara Lebanon, terutama baru-baru ini, melalui serangan terhadap wilayah Suriah.
Presiden Lebanon menegaskan kembali komitmen Beirut terhadap Resolusi 1701, menyerukan PBB untuk menekan Israel agar mematuhi resolusi tersebut.
Aoun juga memuji United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sebagai salah satu misi teladan dan sukses di level operasi penjaga perdamaian di dunia.
“Beirut ingin memperpanjang mandat pasukan internasional yang beroperasi di Lebanon selatan, tanpa modifikasi apa pun dalam jumlah dan peran mereka. Meskipun ketegangan meningkat di Kawasan, perbatasan selatan Lebanon telah menikmati ketenangan dan stabilitas sejak akhir perang Juli 2006,” katanya.
Lacroix, pada bagiannya, menyoroti bahwa UNIFIL akan terus memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan 1701, memuji kerja sama erat antara Angkatan Darat Lebanon dan pasukan internasional.
Israel melanggar wilayah udara Lebanon hampir setiap hari, mengklaim bahwa penerbangan lintas teritori yang dilakukannya untuk tujuan pengawasan.
Pemerintah Lebanon, Gerakan Poros Perlawanan Hizbullah dan UNIFIL telah berulang kali mengutuk penerbangan tersebut, dengan mengatakan bahwa Israel jelas-jelas melanggar Resolusi PBB 1701 dan kedaulatan negara.
Kembali pada April tahun lalu, Lebanon mengajukan keluhan kepada PBB terhadap rezim Tel Aviv karena melanggar wilayah udara negara itu setelah pesawat militer Israel melakukan serangan udara pada beberapa sasaran di provinsi tengah Suriah, Homs.
“Kementerian Luar Negeri dan Emigran telah mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB di New York atas pelanggaran berbahaya Israel terhadap kedaulatan Lebanon, setelah tiga pesawat Israel membom situs-situs Suriah dari wilayah udara Lebanon, yang merupakan ancaman bagi warga sipil Lebanon,” kata Kementerian itu dalam sebuah pernyataan saat itu.
Kementerian Luar Negeri Lebanon kemudian mendesak Dewan Keamanan untuk “mengakhiri secara permanen pelanggaran Israel”, mencatat bahwa “Israel melanggar kedaulatan udara, maritim dan teritorial Lebanon setiap hari”.
Pada 2009, Lebanon mengajukan pengaduan ke PBB, menyajikan lebih dari 7.000 dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran Israel atas wilayah Lebanon.
