Sejumlah Negara Anggota PBB Kecam Reputasi Kelam Pelanggaran HAM AS
POROS PERLAWANAN – Berbagai negara dalam sidang HAM di PBB mengkritik masa lalu AS dalam pelanggaran HAM.
Dilansir Fars, Dewan HAM PBB dalam sidangnya mengkaji reputasi HAM semua anggota PBB. Pada sidang hari Senin 9 November kemarin, AS menjadi pokok pembahasan. Dalam sidang yang berlangsung selama 150 menit tersebut, 120 anggota PBB membahas masa lalu HAM Paman Sam.
Wakil Suriah meminta agar AS menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris atau milisi separatis di negaranya. Washington juga dituntut untuk meminta pertanggungjawaban Tentara AS yang melakukan kejahatan perang di Suriah.
“Kami meminta dari AS untuk mengakhiri sokongan terhadap terorisme, menghukum para pelaku kekerasan terhadap minoritas, dan melindungi hak-hak kelompok minoritas,” kata Wakil Venezuela.
Wakil Afghanistan menyatakan, pihaknya mengkhawatirkan meluasnya rasisme dan aksi provokatif dan diskriminatif terhadap minoritas agama.
Wakil Azerbaijan meminta dari AS untuk melakukan reformasi demi mengakhiri rasisme sistematis atas warga Azerbaijan.
“Kami mengimbau AS untuk menghentikan intervensi dalam urusan internal negara-negara lain atas nama HAM,” tandas Wakil China.
Wakil Mesir pun menghendaki investigasi atas tindak kekerasan Polisi AS terhadap warga.
“Pelanggaran berat HAM oleh AS harus dihentikan. Negara ini harus menghentikan rasisme sistematis dan mengakhiri dukungan terhadap Israel yang menindas Palestina,” kata Wakil Iran.
“Kami sarankan agar AS mengurangi kekerasan bersenjata dan kepemilikan senjata,” ucap Wakil Lebanon.
Wakil Rusia ingin agar AS menjamin kebebasan berpendapat dan media, serta menyediakan hal-hal yang diperlukan agar para jurnalis bisa melaksanakan tugas mereka.
Dua tahun lalu, Donald Trump mencabut keanggotaan AS dari Dewan HAM PBB, dengan dalih bahwa konten-konten sidang “merugikan Israel”.
Sejak Trump berkuasa pada 2016 lalu, AS menerapkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan para imigran.
Dikatakan bahwa banyak pengungsi yang meninggal di kamp-kamp lantaran Corona atau penyakit infeksi lain. Penjaga Perbatasan AS juga memisahkan anak-anak imigran dari orangtua mereka. Menurut para aktivis HAM, data pribadi anak-anak ini disimpan dalam sistem komputer yang tidak lazim, sehingga sulit untuk mencari jejak anak-anak tersebut.
